November 23, 2017

Smiley face
Smiley face
Sejarah Pengadilan

SEJARAH PENGADILAN

Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Klas II Ruteng, masyarakat pencari keadilan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Manggarai mendapat pelayanan Hukum bidang peradilan dari Pengadilan Negeri Ende yang mempunyai Daerah Hukumnya termasuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Manggarai.

Oleh karena letak geografis di pulau Flores pada umumnya dan pada khususnya Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende yang termasuk wilayah Kabupaten Manggarai sangat sulit dijangkau dengan alat transportasi darat yang sangat minim sehingga jarak jangkau yang sangat jauh ke tempat terpencil menjadi hambatan dan kesulitan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Ende untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan dan hambatan tersebut menjadi pertimbangan terbentuknya Tempat Sidang Tetap diluar gedung Pengadilan(Zitting Plaatsen) di Ruteng pada tahun 1967 dimana gedungnya telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Gedung tersebut pada waktu itu terbuat dari dinding papan yang terletak diatas tanah yang sekarang menjadi Rumah Jabatan Wakil Bupati Manggarai.

Setelah tiga tahun terbentuk/berfungsinya Tempat Sidang Tetap diluar gedung Pengadilan(Zitting Plaatsen) Ruteng, memenuhi persyaratan untuk segera dibentuknya Pengadilan Negeri, sehingga pada tahun 1970 Pengadilan Negeri Ruteng dibentuk yang untuk pengoperasiannya tetap menempati gedung Zitting Plaatsen Ruteng dengan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng saat itu adalah I GUSTI SUDHARSANA, SH (Periode tahun 1970 s/d tahun 1981) sedangkan Panitera Kepala pada saat itu   adalah JACOBUS TULIS (Periode tahun 1970 s/d tahun 1999). Setelah kurang lebih enam tahun Pengadilan Negeri Ruteng beroperasi digedung tempat Zitting Plaatsen Ruteng, kemudian Departemen Kehakiman mengalokasikan Anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor baru Pengadilan Negeri Ruteng yang terletak di Jalan Komodo Nomor 30 Ruteng (Kantor Pengadilan Negeri Ruteng sekarang), berdasarkan DIP Nomor : 56 / XIII / 4 /1976 tanggal 24 April 1976.

Kemudian sebelum diremikan penggunaanya Gedung Kantor Pengadilan Negeri Ruteng yang baru maka Pada tanggal 20 Agustus 1977 kantor Pengadilan Negeri Ruteng berpindah ke alamat gedung yang baru yaitu di Jalan Komodo Nomor 30 Ruteng, kemudian pada tanggal 13 Oktober 1977, diresmikannya Gedung kantor Pengadilan yang baru oleh Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum (Bapak SOEROTO, SH.)

Selanjutnya perkembangan kebutuhan pelayanan hukum terus meningkat sehingga Pengadilan Negeri Ruteng perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng sehingga diperlukan adanya Zitting Plaatsen untuk pelaksanaan persidangan diluar gedung Pengadilan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, maka kemudian oleh Pengadilan Negeri Ruteng mengusulkan kepada Menteri Kehakiman RI untuk membentuk tiga buah Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatsen) yaitu :

  1. Zitting Plaatsen Labuan Bajo.
  2. Zitting Plaatsen Borong.
  3. Zitting Plaatsen Reo.

Atas usulan tersebut Menteri Kehakiman RI menyetujui pembangunan Tempat Sidang Tetap dengan DIPA tertanggal 16 Maret 1981.

Perkembangan selanjutnya bahwa dibidang Pemerintahan, Khususnya Pemerintah Kabupaten Manggarai terjadi pemekaran yaitu :

  1. Kabupaten Manggarai (Kabupaten Induk dengan Ibu kotanya Ruteng) ;
  2. Kabupaten Manggarai Timur (Kabupten Pemekaran dengan Ibu kotanya Borong) ;
  3. Kabupaten Manggarai Barat (Kabupten Pemekaran dengan Ibu kotanya Labuan bajo).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari ketiga wilayah kabupaten tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Lanuan Bajo kemudian pada tanggal 25 Maret 2010 diresmikan beroperasinya Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Pontianak Propinsi Kalimantan Barat oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan Pengadilan lainnya di seluruh Indonesia ;

Dengan diresmikannya Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut maka Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng berubah yaitu hanya wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Berikut ini nama-nama Ketua dan Panitera Kepala (Panitera/Sekretaris) Pengadilan Negeri Ruteng dengan periode jabatannya masing – masing sebagai berikut :

 NO NAMA JABATAN PERIODE
1 I GUSTI B. SUDHARSANA, SH KETUA 1970 s/d 1981
2 KETUT MENDRA, SH KETUA 1981 s/d 1985
3 SULAIMAN KASBUL ANWAR, SH KETUA 1985 s/d 1987
4 H.A. PARDEDE SH KETUA 1987 s/d 1990
5 DATUK BANDARO, SH KETUA 1990 s/d 1992
6 I MADE ARIWANGSA, SH KETUA 1992 s/d 1994
7 WARDOYO, SH KETUA 1994 s/d 1997
8 OKRAN D. NITBANI, SH KETUA 1997 s/d 2000
9 BENAR KARO KARO, SH KETUA 2000 s/d 2003
10 J. J. SIMANJUNTAK, SH KETUA 2003 s/d 2007
11 HENRY TARIGAN, SH KETUA 2007 s/d 2008
12 SLAMET RIADI, SH.MH KETUA 2008 s/d 2010
13 ROBERT, SH,M.Hum KETUA 2010 s/d 2012
14 GATOT SARWADI, SH KETUA 2012 s/d 2014
15 RICHMOND P. B. SITOROES, SH.,MH. KETUA 2014 s/d 2016
16 HARRIS TEWA, SH, MH. KETUA 2016 s/d 20__
17 JACOBUS TULIS PANSEK 1970 s/d 1999
18 SULAIMAN MUSU, SH PANSEK 2000 s/d 2006
19 KABELEN MAXIMUS PANSEK 2006 s/d 2009
20 YULIANUS KOROH, SH. PANSEK 2010 s/d 2015
21 OBED LIUNOKAS, SH. PANITERA 2015 s/d 20__

HUKUM ADAT

PERDATA :

Daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng ini pada umumnya berlaku hukum adat Sistem Patrilineal.

PIDANA :

Para tokoh-tokoh adat masih terapkan hukum adat berupa denda atau sangsi yang berfariasi sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, namun lebih dominan penyelesaian masalah pidana lewat proses hukum Nasional.