MOTTO PENGADILAN NEGERI RUTENG “BERAKSI”
BERsama
Aspiratif
Kreatif
Solutif, dan
Inspiratif
Selamat Datang di website resmi Pengadilan Negeri Ruteng, Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda
Direktori Putusan
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ruteng
SIWAS MA-RI
Laporkan dugaan pelanggaran melalui aplikasi Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI
Informasi Perkara
Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara Anda
Denda Tilang
Cek denda tilang yang harus anda bayarkan
Statistik Perkara
Berikut ini adalah Statistik Perkara pada Pengadilan Negeri Ruteng untuk kategori Perkara Pidana Biasa, perkara Pidana Ringan, Pidana Cepat, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Perdata Gugatan dari tahun ke tahun.
Panggilan Sidang
Berikut ini adalah Panggilan sidang kepada Para Pihak yang tidak diketahui alamatnya secara pasti.
Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Negeri Ruteng terdiri Dari 2 (dua) Jenis : Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Pada Pengadilan Negeri Ruteng, Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Mediasi pada Pengadilan Negeri Ruteng Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Permohonan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Ruteng, Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI DI PENGADILAN
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi
SYARAT DAN TATA CARA PENGADUAN
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan
APLIKASI ONLINE MAHKAMAH AGUNG RI
